Hukum

Masih Efektifkah Pilkada secara Langsung di Era Saat Ini?

Jakarta, BRAJANEWS.com – Beberapa bulan yang lalu beberapa wilayah di Indonesia telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Kemudian pada tahun 2022, 101 daerah di Indonesia yang direncanakan melaksanakan Pilkada langsung jika UU yang baru mengamanatkannya. Tapi yang menjadi pertanyaan, Apakah masih efektif menggelar Pemilihan Kepala Daerah secara langsung?

Jika dilihat kembali sejarah Pilkada di Indonesia, Pasca reformasi pemilihan kepala daerah dilakukan secara terwakilkan melalui DPRD yang dianggap sebagai lebih demokratis daripada sebelumnya. Kemudian dalam praktiknya banyak dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD digunakan sebagai sarana politik uang, dimana praktik pemilihan kepala daerah dilakukan dengan jual beli jabatan oleh DPRD masa itu. Hal ini menyebabkan lembaga perwakilan rakyat kehilangan kepercayaan rakyat sehingga masyarakat mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Sehingga muncul lah UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur agar kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sampai saat sekarang ini. Namun, dalam UU 32 Tahun 2004 dalam pasal 56 ayat (2) adanya ketentuan yang mensyaratkan calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik, dan hal ini dianggap oleh masyarakat tidak mendorong sepenuhnya kesempatan terpilihnya kepala daerah yang benar-benar independen dan bebas dari kepentingan politik. Sehingga dibentuk UU No 18 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU No 32 Tahun 2004. Dalam UU ini, calon kepala daerah tidak harus ikut partai politik atau bergabung kedalam partai politik terlebih dahulu untuk menjadi calon kepala daerah, calon perseorangan dapat maju menjadi calon kepala daerah dengan syarat mendapat jumlah dukungan tertentu.

Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Akan tetapi pada dasarnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai interprestasi atas ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai keputusan (politik) untuk mensinkronkan bentuk pemilihan kepala daerah dengan bentuk pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung.

Bagaimana kelebihan jika Pemilihan Kepala Daerah digelar secara langsung?

  1. Kepala daerah yang terpilih mendapat legitimasi dari masyarakat karena didukung oleh rakyat yang memberikan suaranya secara langsung. Legitimasi (pengakuan yang kuat dari rakyat) memiliki peran yang penting dalam meyakinkan, mempengaruhi atau memperbaharui kesepakatan politik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat daerah itu sendiri.
  2. Rakyat dapat menentukan sendiri bagaimana sosok pemimpin dearah sesuai dengan harapan rakyat di daerah, Dengan begitu, pemilu membuka peluang tampilnya calon yang sesuai dengan harapan masyoritas masyarakat.
  3. Adanya checks and balances sistem antara pemerintahan legislatif dan eksekutif, dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, DPRD tidak dapat menekan kepala daerah untuk memenuhi kehendak dan tuntutan DPRD.

Tapi pada dasarnya, setiap pemikiran/ciptaan manusia tidak ada yang sempurna. Yang mana berarti setiap pemikiran/ciptaan manusia yang memiliki kelebihan dapat dipastikan pula juga memiliki kekurangan.
Jadi, Bagaimana kekurangan jika Pilkada dilaksanakan secara langsung?

  1. Dampak Sosial terhadap Masyarakat
    Yang pertama mari kita lihat dari Dampak sosialnya dilingkungan Masyarakat. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga akan menyibukkan aktivitas para calon dan partai politik pendukungnya untuk mengadakan kampanye dan menyebarkan isu-isu politik serta melakukan manuver-manuver langsung ke tengah masyarakat dengan maksud mempengaruhi pilihan rakyat. Oleh karena itu, dalam kesemarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, telah menimbulkan adanya gangguan terhadap aktivitas rutin masyarakat, dimana masyarakat akan turut disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. Adanya manuver-manuver politik yang bertujuan mempengaruhi pilihan rakyat ini dapat membuka potensi terjadinya konflik, baik konflik yang bersifat elite maupun konflik massa secara horizontal. Konflik ini semakin besar kemungkinan akan terjadi pada masyarakat paternalistic dan primordial, dimana pemimpin dapat memobilisasi pendukungnya. Sebagai contoh terjadinya konflik tahun 2007 di Sulawesi Selatan dikarenakan Mahkamah Agung (MA) mewajibkan adanya pemilu ulang di empat kabupaten yaitu Bone, Bantaen, Tana toraja dan, gowa. MA beralasan karena pilkada di keempat kabupaten tersebut dilakukan tidak adil dan jujur. Keputusan MA ini menganulir keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan No 353/P.KWK-SS/XI/2007 tanggal 16 November 2007 yang menetapkan Syahrul Yasin Limpo Agus Arifin Nu mang sebagai pemenang pilkada, keputusan ini menjadikan konflik di antara elit massa yang kebetulan berbeda etnis. Syahrul Yasin Limpo beretnis Makassar sedangkan Amin Syam beretnis Bugis, isu keetnisan akhirnya juga tidak dapat dilepaskan dari konflik yang terjadi antara kedua tokoh yang semula berpasangan tersebut dan masih banyak lagi sederat konflik horzinotal yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan
  2. Money Politic
    Permasalahan selanjutnya yang sering terjadi saat Pilkada langsung adalah Money Politics/ Politik Uang. Masyarakat terkotak-kotak dengan banyaknya partai politik, kemungkinan dan hampir pasti calon pasangan atau melalui parpol pengusung dan tim kampanyenya akan berusaha keras untuk dapat mempengaruhi calon pemilih dengan suatu janji atau iming-iming tertentu. Dalam kondisi masyarakat yang masih dalam proses demokrasi dan persoalan ekonomi yang masih menghimpit kehidupan, cara mempengaruhi pemilih melalui pemberian uang adalah suatu hal yang sulit dihindari, karena dalam menentukan pilihan bukan berdasar ‘hati nurani’, tetapi lebih didasarkan pada nilai untung rugi dan lebih lagi untuk dapat menopangkebutuhan kehidupan
  3. Aspek Yuridis
    kelemahan dari aspek yuridisnya bisa terlihat dari persoalan melemahnya kedudukan DPRD. Sistem pemilihan kepala daerah langsung akan melemahkan kedudukan DPRD. Karena diasumsikan dengan legitimasi yang besar dari rakyat pemilihnya, kepala daerah terpilih akan memiliki kedudukan dan legitimasi yang sangat kokoh terhadap DPRD yang pada akhirnya akan memperlemah kedudukan DPRD terhadap kepala daerah. Pengalaman buruk pada masa Orde Baru dimana kepala daerah memiliki kekuatan yang sangat besar dibandingkan dengan DPRD membuat (sebagian) elite politik kita enggan untuk menerima sistem pemilihan kepala daerah secara langsung
  4. Anggaran yang Sangat Besar
    Sistem pemilihan kepala daerah langsung akan memakan biaya yang sangat besar, karena paling tidak KPUD harus melakukan dua pemilihan umum berskala lokal, yakni pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati/walikota yang kedua-duanya (satu paket). Baru-baru ini saja daerah Sumatera Utara (Sumut) yang sudah menyelenggarakan Pilkada desember 2020 masih kekurangan dana untuk menyelenggarakan pilkada sumut padahal anggara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk menyelenggarakan pemilu sudah mencapai Rp. 658 Miliar hanya untuk provinsi sumatera saja, Ketua KPU Sumut sendiri Hendensi Adnin beralasan bahwa KPU masih memerlukan alat protokol kesehatan, alat cuci tangan dan APD dalam menyelenggarakan pemilu nanti. Padahal, dana sebesar itu jika bisa diminimalisir dan dimanfaatkan kedalam sektor pembangunan fasilitas pelayanan umum, kesehatan, atau untuk mendokrak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sedang lesu dikarenakan terkena dampak COVID 19 jauh lebih berefek dimasyarakat.

Setelah melihat beberapa kelebihan dan kekurangan tersebut, maka selanjutnya lebih baik kita kembali kepada pertanyaan awal artikel ini.

Jadi, Apakah masih efektif Pilkada secara Langsung di Indonesia di era saat ini?

Menurut opini pribadi Penulis, Pada pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat indikasi kurangnya efektivitas hukum terkait dengan pesta demokrasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah karena adanya pengaruh faktor sosiologis yang ditengarai dengan adanya proliferasi partai politik, money politics (politik uang)/politik dagang sapi dan aji mumpung. Beberapa bentuk dari Money Politic yang umum terjadi di Indonesia yaitu Money Politic pada lapisan atas yaitu transaksi antara elite konomi atau pemilik modal, dengan elit politik atau calon, dengan janji atau harapan setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan pemilik modal. Mekanisme pilkada dengan menggunakan sistem secara langsung dan secara tidak langsung, jika dibandingkan, cenderung lebih menguntungkan dengan menggunakan sistem pemilihan secara tidak langsung. Berbagai sisi positif tersebut yaitu, menghemat biaya APBD dan APBN hingga triliunan rupiah, Menjalankan amanah Konstitusi. Dasar Negara kita, tepatnya Sila keempat Pancasila secara terang benderang mengatakan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Bagaimana pendapat pembaca sekalian? Silahkan menulis pendapat anda di Kolom komentar dibawah ini!

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top