OPINI

Penyusunan APBD, Bagaimana Mekanisme Pengawasannya?

Penyusunan APBD belakangan menjadi pokok pembicaraan hangat. Masyarakat banyak mempertanyakan mata anggaran yang masuk di dalam APBD. Bagaimana mungkin rencana tersebut masuk dalam APBD, kenapa dapat disahkan oleh DPRD, dan bagaimana mekanisme pengawasan APBD, serta siapa penanggung jawab APBD. Masalah aibon, masalah PAUD dan masalah belanja lainnya menjadi sorotan masyarakat.

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (untuk selanjutnya disebut APBD) adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD juga sekaligus sebagai dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan (RKPD). RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara khusus, kewajiban daerah mempertimbangkan capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Tim Anggaran Pemda (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Rancangan KUA diajukan kepada Kepala Daerah paling lambat awal bulan Juni untuk kemudian diteruskan ke DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli. Berdasarkan KUA yang telah disepakati kemudian TAPD menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berisi skala prioritas, urutan program dan plafon anggaran sementara. Rancangan PPAS tersebut diajukan oleh Kepala Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

Selanjutnya TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan dan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD. Surat Edaran tersebut paling lambat terbit awal bulan Agustus.

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. Penyusunan RKA-SKPD menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD. Kepala SKPD juga mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD.

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Selanjutnya dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan nota keuangan. Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama, disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah.

Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilengkapi dengan lampirannya. Selambat-lambatnya 3 hari setelah persetujuan Bersama maka Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD kemudian diajukan ke Gubernur untuk Kepala Daerah Tingkat II dan ke Mendagri untuk Kepala Daerah Tingkat I. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD harus diterbitkan 15 hari setelah Raperda diterima.

Selanjutnya paling lama 7 hari kerja dilakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil penyempurnaan tersebut disampaikan kembali ke Gubernur/Mendagri paling lambat 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan.

Paling lambat tanggal 31 Desember Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi. Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD tersebut harus disampaikan ke Gubernur/Mendagri paling lambat seminggu. Selanjutnya sejak tanggal 1 Januari dipergunakan APBD yang telah disahkan tersebut untuk dilaksanakan oleh SKPD masing-masing.

Untuk mempermudah penyusunan dan pelaksanaan APBD maka berdasarkan Peraturan Pemerintah no 45 tahun 2017 telah diterapkan e-Budgeting sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan anggaran maka tata cara  pembayaran tagihan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD diatur dalam pasal 205, pasal 210 sampai pasal 213, dan pasal 216 sampai pasal 218 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Pasal 11 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 yang mengatur pelimpahan kewenangan penandatangan SPM oleh PA kepada kepala unit kerja pada SKPD (atas usul kepala SKPD) adalah berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Keberhasilan otonomi daerah didukung tiga aspek penting didalamnya yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan (Mardiasmo. 2002:213). Ketiga aspek tersebut pada dasarnya berbeda baik secara konsep maupun aplikasinya. Pengawasan pada dasarnya mengacu kepada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD dalam mengawasi kinerja Pemerintahan. Pengendalian atau control yaitu mekanisme yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menjamin terlaksananya sistem dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya pengendalian ini sama dengan pemeriksaan (audit) yang merupakan kegiatan pihak tertentu secara independen dan memiliki kompetensi profesional dalam memeriksa hasil kinerja pemerintah. Pengawasan angaran meliputi seluruh siklus angaran, mulai dari tahap perencanan, pelaksanan, maupun pertangungjawaban. Secara sederhana pengawasan angaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanan angaran dan pelaksananya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus angaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik.

Dalam konteks pengelalolaan keuangan dan pertanggung jawabannya, pengawasan terhadap anggaran dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 132 DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tetapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan yang bersifat Preventif dan Represif (Bohari,1992:25). Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang menekankan kepada pencegahan jangan ada kesalahan dikemudian hari yang dilakukan sebelum tindakan dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan (sebelum terjadinya pengeluaran keuangan) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan Represif adalah usaha memperbaiki kesalahan yang telah terjadi sehingga kesalahan yang sama tidak terulang dikemudian hari serta yang dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD. Pengawasan DPRD dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja.

Berdasarkan hak ini, DPRD memiliki posisi, tugas, dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas, dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. Indriani dan Baswir (2003:79) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 42 Ayat 1 (h), menyatakan bahwa DPRD diberi hak untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas bahwa peran utama terlaksananya pembangunan di daerah berada ditangan anggota DPR. Sejak saat penyusunan RPJMD menjadi RKPD kemudian dituangkan dalam RAPBD dan disahkan menjadi APBD, dilaksanakan dalam kegiatan realisasi anggaran dan dilaporkan dalam Nota Keuangan Daerah semuanya dalam pengawasan anggota DPRD. Kepala daerah dan SKPD hanya melaksanakan penugasan yang dimandatkan oleh anggota DPRD. Aparat Pengawasan Fungsional seperti BPK, Bpkp dan Bawasda hanya alat bantu bagi anggota DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan Kepala Daerah dan SKPD atas tugas yang diemban. Sehubungan dengan hal tersebut penguatan kemampuan anggota DPRD juga perlu diperhatikan sehingga mampu memenuhi harapan rakyat yang diwakilinya. Tujuannya agar dapat mencapai cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara yang adil dan Makmur.

 

@DR Dayan Hakim

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top