Ekonomi

Qua Vadis Djakarta Lloyd

Didirikan pada tanggal 18 Agustus 1950 oleh Kolonel Darwis Djamin, Komandan Pangkalan TNI AL Tegal dengan nama NV. Djakarta Lloyd dengan modal awal dua unit kapal, bernama SS Djakarta Raya dan SS Djatinegara. Selanjutnya PT Djakarta Lloyd (Persero) berkembang dengan pesat. Tahun 1970, dengan 22 unit dibawah kepemimpinan Capt. Hahyari, Djakarta Lloyd berlayar hingga ke Sidney, Amsterdam, Cape Town dan New York.

Pada periode tersebut, Djakarta lloyd amat terkenal karena telah mengoperasikan KM Jatimulia yang mampu berlayar dengan kecepatan 21 knots tetapi akhirnya karam akibat tabrakan dengan tanker milik Rusia. Bartje Van Houten dan group D’Lloyd adalah group musik binaan Djakarta Lloyd. Bahkan kabarnya, Bob Sadino pernah menjadi Jenang Kapal di Djakarta Lloyd dan terakhir menjadi Kepala Cabang di Jerman.

Tahun 1972, Djakarta Lloyd bersama dengan Trikora Lloyd dan Gesuri Lloyd mendirikan Asia Trans Company Ltd yang bertujuan untuk melakukan integrasi jasa angkutan laut di luar negeri. Pada masa itu, Gesuri Lloyd mengoperasikan 14 unit kapal dan Trikora Lloyd mengoperasikan 8 unit kapal. Operasi luar negeri diatur bersama dengan membagi slot yang ada pada ketiga perusahaan pelayaran tersebut. Biaya operasional menjadi lebih murah dan mencegah perang harga diantara bertiga.

Pada awal tahun 1990, sebenarnya Djakarta Lloyd telah memiliki 22 kapal besar yang secara rutin berlayar ke Hamburg, Durnham dan New York. Tetapi di awal tahun 1990 mulai terjadi perubahan pola angkutan laut. General Cargo yang biasanya dibungkus dengan palet kayu atau polybag kini dimasukan ke dalam container ukuran 20” atau 40”. Struktur kapal angkut juga berubah, yang semula kapal besar dengan palka tertutup menjadi kapal datar dengan palka terbuka. Prof BJ Habibie memahami hal tersebut dan mempersiapkan Djakarta Lloyd untuk melakukan transformasi bisnis dan manajemen perubahan dari angkutan breakbulk menjadi container regular liner.

Tahun 1995 Pemerintah Republik Indonesia memberikan 12 unit bahan kapal buatan Jerman dan 12 unit bahan kapal buatan Jepang untuk dijahit mejadi kapal Caraka Jaya Niaga III ukuran 200 teuss sebagai feeder ditambah 5 unit bahan kapal Palwo Buwono ukuran 1600 teuss sebagai poros. Namun karena krisis ekonomi, Djakarta Lloyd hanya mampu menyelesaikan 9 unit Caraka Jaya Niaga III pada 9 galangan kapal, sisanya 15 unit bahan kapal Caraka Jaya Niaga III hanya menjadi sampah belaka. Pembangunan tersebut dibiayai oleh hutang Medium Term Notes dalam jumlah amat besar yang kelak menjadi malaikat pencabut nyawa bagi Djakarta Lloyd.

Djakarta Lloyd dibawah pimpinan Manoppo cs akhirnya dapat menyelesaikan 5 unit kapal Palwo Buwono. Namun demikian, ternyata pada masa itu, Pelindo I-IV belum siap untuk memberikan layanan angkutan container (container regular liner). TPK Kodja dan TPK Berlian yang baru dibangun hanya memiliki gentry dengan kapasitas 10 bph. Akhirnya Manoppo cs menyewakan 5 unit Palwo Buwono keluar negeri sedangkan 9 unit CNJ III digunakan untuk melayani pelabuhan yang sudah siap dengan Terminal Peti Kemas kapasitas kecil. Pembangunan sisa CNJ III dihentikan. Disisi lain, 22 unit kapal milik Djakarta Lloyd yang sudah berusia lebih 30 tahun berangsur di scrap.

Kebijakan ini membuat berang pihak Dirjen Hubla. Hanya 2 tahun, Manoppo cs kemudian diganti dengan orang yang tidak memiliki kemampuan manajemen dan pengetahuan angkutan laut. Terjadilah salah urus (mismanagement) di Djakarta Lloyd dimana pendapatan usaha tidak mampu menutup biaya operasional sampai akhirnya tahun 2007 Djakarta Lloyd mulai mengalami kesulitan keuangan (Financial Distress). Hal ini diakibatkan semakin menumpuknya beban bunga hutang kepada pihak ketiga.

Tahun 2009, Pacific International Line Pte.Ltd. mengembalikan 2 unit kapal yang selama ini telah disewa tme chartering. Tanggal 16 May 2009, Australia National Lines Ltd. (ANL) melalui Kantor Perwakilan Singapura meminta Pengadilan Singapura untuk menyandera 2 kapal milik Djakarta Lloyd. Direksi pada saat itu panik dan membuat hutang baru dengan PT PANN (Persero) dengan menjaminkan 3 unit kapal milik Djakarta Lloyd untuk membiayai proses pengadilan niaga di Singapura. Upaya mengembalikan kedua kapal tersebut gagal dan pada bulan Januari 2010, kedua kapal tersebut dilelang oleh Pengadilan Singapura.

Pada bulan Mei 2010, PT PANN (Persero) menarik operasional 3 unit kapal milik Djakarta Lloyd yang dijaminkan karena gagal bayar. Pada tahun yang sama, PT Globex, pemegang 10 lembar MTN (no.026 s.d 035) yang diterbitkan perusahaan tanggal 25 Maret 1997 mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyandera 3 unit kapal milik Djakarta Lloyd yang kemudian dilelang pada tahun berikutnya. Secara bersamaan, PT Daya Radar Utama, partner docking Djakarta Lloyd juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meletakan sita jaminan atas 1 unit kapal Djakarta Lloyd yang tersisa. Pada bulan Oktober 2010, Direksi saat itu mengumumkan Djakarta Lloyd beku operasi.

Sejak saat itu, 5 unit kapal Palwo Buwono yang masih berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) laid up di Tanjung Priok, Surabaya dan Batam. Selain itu, 1200 karyawan tertunggak gaji selama 16 bulan dan 2000 pensiunan tidak terbayar. Media massa pada tahun 2011 menulis bahwa Djakarta Lloyd tidak mampu untuk operasi.

Globex “the bucher” bertindak lebih jauh. Tidak puas hanya dengan itu, setelah berhasil melelang 3 unit kapal CNJ III, Globex mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyita dan melelang Kantor Pemasaran di Jl Cikini pada tahun 2012 dan selanjutnya Kantor Pusat Djakarta Lloyd di Jl Senen Raya 44 pada tahun 2013. Berdasarkan putusan lelang eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no.046/2010 /Eks tanggal 29 September 2011, sisa hasil lelang sebagian dipergunakan manajemen untuk membayar kewajiban kepada pegawai dan pensiunan.

Tanggal 23 May 2013, Globex mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat no. 27/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 July 2013 memutuskan penerima permohonan PKPU pada Djakarta Lloyd. Namun berdasarkan pasal 265 UU no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Perusahaan memiliki hak untuk mengajukan program perdamaian (Homologasi) kepada Kreditur.

Program Perdamaian tersebut kemudian diajukan oleh perusahaan tanggal 27 November 2013 dan disetujui oleh mayoritas kreditur konkuren untuk selanjutnya disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan no. 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 December 2013. Kedua kreditur pemegang MTN kemudian mengajukan kasasi namun tanggal 15 April 2014 kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan no. 137.K/Pdt.Sud-PKPU/2014. Selanjutnya Perjanjian Perdamaian (Homologasi) atas PKPU memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Perjanjian Perdamaian tersebut menetapkan pengalihan kredit menjadi saham (Debt to Equity Swap) dan secara berangsur akan mulai ditarik (Treasury Stock) mulai Januari 2019 sampai dengan tahun 2031 dengan kewajiban per tahun sebesar Rp42,5 milyar. Sejak itu, Djakarta Lloyd mulai bertumbuh dan melakukan aktivitasnya sebagai perusahaan pelayaran dengan 5 kapal yang laid up di laut.

Tanggal 28 Desember 2015, Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah no. 126/2015 mengenai perubahan struktur modal pada Djakarta Lloyd dengan menerbitkan saham baru senilai Rp437 milyar yang akan diteruskan kepada eks kreditur konkuren. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan untuk penerbitan saham baru tersebut harus ditetapkan dengan akta Notaris dan didaftarkan ke Lembaga Kustodian.

Pada tanggal yang sama, Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah no. 125/2015 mengenai penambahan modal saham Pemerintah RI pada Djakarta Lloyd senilai Rp350 milyar. Dana tersebut ditujukan untuk perbaikan 5 unit kapal kontainer ex BPYBDS sebesar Rp163 milyar, pembelian 1 unit kapal bekas breakbulk sebesar 142 milyar dan sisanya untuk menambah modal operasi perusahaan. Hal ini dilakukan pemerintah RI agar Djakarta Lloyd cepat pulih dan mampu menunjang program Tol Laut Nusantara.

Program Tol Laut Nusantara yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 telah berhasil menghubungkan pulau-pulau terpencil di Indonesia. Tahun 2017, 13 rute baru telah berhasil berjalan menambah 6 rute yang telah dijalankan Pelni sebelumnya. Dengan demikian, Pelni telah mengoperasikan 12 rute, ASDP mengoperasikan 4 rute dan swasta mengoperasikan 3 rute Program Tol Laut Nusantara.

Namun demikian, Pendulum Nusantara dengan konsep mother vessel – feeder belum berhasil dijalankan. Teori Hub-Spoke sebagai disain angkutan laut dimana Hub ada di pelabuhan utama dan Spoke sebagai pelabuhan penghubung belum mampu direalisasikan. Poros Maritim yang menghubungkan pelabuhan utama Sabang-Belawan-Batam-Jakarta-Surabaya-Makassar-Bitung-Sorong dengan mother vessel bertugas menjadi feeder bagi Jalur International. Mimpi Presiden Jokowi membangun Jalur Cengkeh Jakarta – Rotterdam sebagai saingan Jalur Sutera pemerintah China belum juga terwujud.

Djakarta Lloyd belum juga mampu menyelesaikan persiapan operasionalnya dan menjadi operator Poros Maritim dan Jalur Cengkeh Presiden Jokowi. Dana PMN Rp350 milyar masih utuh dan manajemen memanfaatkan hasil bunga PMN yang diperoleh untuk menutup defisit operasional perusahaan sehingga secara laporan keuangan nampak perusahaan memperoleh laba. Dua tahun sudah berlalu, namun pembelian 1 unit kapal bekas breakbulk dan perbaikan 5 unit kapal container eks BPYBDS belum juga dilakukan. Aktivitas Djakarta Lloyd masih mengandalkan angkutan batubara untuk PLTU milik PLN dengan mempergunakan kapal milik swasta.

Disisi lain, pada awal 2019 Djakarta Lloyd sudah harus mulai mengangsur pembayaran saham eks kreditur sebesar Rp42,5 milyar per tahun. Disamping itu, tunggakan perpajakan Djakarta Lloyd akibat peraturan perpajakan mengenai SKTD-PPN juga cukup besar. Pendapatan bunga deposito dan Fee 5% dari pengangkutan batubara milik PLN tidak akan mampu menutup kewajiban Djakarta Lloyd. Rencana pembentukan Holding BUMN bidang logistik oleh Kementerian BUMN untuk mengkonsolidasikan ASDP, Pelni, Pupuk Logistik, VTP, BGR dan beberapa anak perusahaan BUMN lainnya belum memperhitungkan kondisi Djakarta Lloyd tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan keberanian manajemen dalam melakukan keputusan operasional dengan melakukan pembelian kapal untuk mempersiapkan Poros Maritim dan Jalur Cengkeh dalam menunjang keberhasilan Program Pemerintah.

 

==dokday 20des2017

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top