OPINI

Tindakan Hukum Administrasi dalam Pengadaan Barang

Tindakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah hakikatnya termasuk pada rangkaian tindakan hukum administrasi negara. Sebagai suatu tindakan hukum administrasi negara, seluruh rangkaian tindakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada hakikatnya menyelenggarakan hubungan dalam lingkungan instansi pemerintahan, antar-pejabat di lingkungan pemerintahan, atau dengan pihak swasta atau perseorangan. Oleh karena itu, menurut Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat rangkaian tindakan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan (PP) dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Tindakan hukum administrasi yang dilakukan pejabat/pegawai dalam pengadaan barang dan jasa menurut Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 adalah efisien dan efektif sebagai suatu prinsip umum yang paling prioritas. Dengan demikian, pertimbangan pengambilan tindakan hukum administrasi negara adalah persoalan efisien dan efektivitas yang sejalan dengan prinsip hukum administrasi negara, yaitu legitimasi atau kemanfaatan yang diperoleh publik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Rezim peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah rezim hukum administratif, di mana jelas Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mengatur harga perkiraan sendiri (HPS) bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara jika terjadi adanya dugaan penyimpangan.

Oleh sebab alasan tersebut, penyusunan HPS sebagai tindakan hukum administrasi negara tidak memerlukan kecermatan dan ketelitian, tetapi memerlukan rasionalitas menurut pertimbangan situasi dan waktu pada saat penyusunan.  Mengingat HPS adalah dokumen perkiraan, sehingga yang dibutukan adalah alasan yang rasional. Dengan demikian, HPS bukan dokumen hukum yang membutuhkan soal kecermatan dan ketelitian mengenai validitasnya, tetapi yang diutamakan adalah rasionalitas. Jika dokumen hukum membutuhkan validitas karena menyangkut kepastian, sedangkan HPS sebagai dokumen administrasi membutuhkan rasionalitas karena menyangkut perkiraan yang memadai.

Tindakan hukum administrasi negara dalam pengadaan merupakan bagian dari tindakan administrasi yang penyimpangannya harus didasarkan pada prinsip administrasi terlebih dahulu. Dengan demikian, pengadaan barang/jasa tidak dapat melepaskan dari beberapa ketentuan dan syarat teknis yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut hukum administrasi negara, kepentingan teknis dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan spesifikasi penetapan, yang dapat mengesampingkan generalisasi penetapan, asalkan tidak mengesampingkan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Dalam kaitannya dengan tindakan hukum administrasi negara penentuan harga perhitungan sendiri (HPS), sesuai dengan Peraturan Presiden tidak dapat lagi sebagai dasar untuk menghitung kerugian negara. Di sisi lain, pengadaan barang/jasa yang menurut administrasi negara dianggap efisien dan efektivitas dilakukan dalam bentuk pengkajian ulang perhitungan nilai harga sesuai dengan keekonomian. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PPK, ULP, PP, dan Tim Teknis berwenang secara atributif atau berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan pengkajian ulang terhadap perhitungan harga perkiraan sendiri.

Mengenai adanya mispersepsi penyedia barang dalam pengadaan barang akibat dokumen administratif pada hakikatnya menurut hukum administrasi negara merupakan persoalan salah kira (dwaling), di mana pejabat/pegawai administrasi negara dalam melakukan tindakan hukum administrasi dapat mengambil tindakan yang memungkinkan terjadinya: (a) salah kira mengenai maksud pokok pembuat peraturan (zelfstandigheid der zaak); (b)salah kira mengenai kedudukan orang atau hak orang (dwaling in een subjectief recht); (c)salah kira mengenai suatu peraturan hukum (dwaling in het objectieve recht); serta (d) salah kira mengenai wewenang sendiri (dwaling in eigen bevoegheid).

Semua bentuk salah kira di atas merupakan kekurangan yuridis dalam hukum administrasi negara dalam bentuk tuna-administrasi, dan bukan termasuk ke dalam pelanggaran hukum positif dalam pengertian il-legalitas. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan memberikan prosedur dan syarat administrasi yang diperlukan apabila persoalan kekurangan yuridis dalam hukum administrasi negara. Prosedur dan syarat tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, ada bias pemahaman mengenai kerugian negara. Kerugian negara sebagai kekurangan uang, barang, dan surat berharga yang pasti dan nyata sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, hakikatnya mempunyai hakikat (wadelijk) pertama bahwa kerugian hanya merupakan kekurangan atas uang, barang, dan surat berharga. Kedua pasti, maksudnya uang, barang, dan surat berharga yang berkurang telah dipastikan jumlahnya melalui pemeriksaan laporan keuangan. Ketiga nyata, maksudnya uang, barang, dan surat berharga yang berkurang tersebut nyata telah menjadi hak dan/atau kewajiban negara. Keempat berkurangnya disebabkan perbuatan melawan hukum (pidana/perdata) atau kelalaian (administrasi negara).

Adanya kerugian negara dalam pengertian peraturan perundang-undangan tersebut jika dikaitkan dengan hukum administrasi negara harus dilihat pada dua unsur, yaitu (1) kewenangan dan (2) tujuan/motivasi. Kedua hal tersebut menjadi penting disebabkan dalam hukum administrasi negara, persoalan kemanfaatan (doelmatigheid) lebih menjadi persoalan penting dalam tindakan aparatur pemerintah (administratieve beslissing) dibandingkan penyesuaian dengan hukum positif (rechtmatigheid).

Kerugian negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya hukum pidana, apabila kerugian negara mengandung kekurangan yuridis, yaitu terjadinya paksaan (dwang) atau suapan (omkoperij), yaitu kerugian negara yang terjadi karena paksaan dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung atau tekanan politik atau yang diikuti dengan pemberian janji atau usaha pemberian sesuatu yang mempengaruhi tindakan yang mengakibatkan berkurangnya uang, surat berharga, dan barang. Disamping itu, terjadinya tipuan yang bersifat muslihat (kuntsgrepen), yaitu kerugian negara yang terjadi akibat penggunaan uang, surat berharga, dan barang yang direkayasa atau seolah-olah telah sesuai dengan ketentuan yang ada, atau fakta atau kejadian yang sebenarnya bertentangan dengan perlu digunakannya uang, surat berharga, dan barang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa adalah tindakan hukum administrasi Negara dimana kekurangan dalam pelaksanaannya merupakan bagian dari hukum administrasi Negara. Acuan Harga Perkiraan Sendiri sebagai dasar perhitungan kerugian Negara tidak dapat dibenarkan karena HPS bukan produk hukum. Semoga hal ini dapat menjadi pencerahan bagi pejabat pelaksana pengadaan.

== dokday 16092020

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top