BrajaNews.com. Bengkulu Utara – Setelah Pagi Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata SE MAp menyampaikan Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran tahun 2024, DPRD Bengkulu Utara langsung melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi siangnya sekitar pukul 14:15 Wib, Selasa 7/06/2025.
Rapat Paripurna di pimpin oleh ketua Parmin, S.IP, yang didampingi Ichram Nur Hidayah, Waka 1 dan Herliayanto Waka II DPRD Kabupaten Bengkulu Utara , kegiatan ini dihadiri wakil Bupati Sumarno, S.Pd.MPd, unsur Forkopimda, pimpinan BUMN – BUMD, pengurus organisasi wanita, serta jajaran kepala SKPD, KPU, pejabat sekretariat dewan maupun undangan lainnya di ruang rapat paripurna lantai dua DPRD Bengkulu Utara.
Hamdani,selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran tahun 2024. Sangat menyayangkan mengalami penurunan menjadi opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI, sehingga perlu adanya kerja keras untuk meraih kembali opini terbaik dari BPK RI yaitu wajar Tampa pengecualian (WTP) kedepannya.
Juru bicara Fraksi Golkar Tommy Sitompul, mengatakan, Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanah Undang-Undang. Kesempatan tersebut Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mengevaluasi kinerja pejabat, mengisi pejabat definitif di OPD yang masih kosong dan mengevaluasi pembagunan.
Joko Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa penurunan menjadi opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI, merupakan kurang baiknya pengelolaan keuangan daerah. Harapan Fraksi Gerindra adanya upaya keras dari pemerintah daerah kedepannya untuk meraih kembali opini terbaik dari BPK RI yaitu wajar Tampa pengecualian kedepannya. Kesempatan tersebut Fraksi Gerindra juga menyoroti terkait penetapan para pedagang di pasar Purwodadi Arga Makmur.
Dalam rapat paripurna ini terdapat berbagai catatan yang di sampaikan masing-masing Fraksi-Fraksi DPRD Bengkulu Utara terhadap pemerintah daerah ( ADV )
Aipama
